Tahun 2022 IPM Kabupaten Sorong Meningkat Sebesar 66,69

Aimas, VoicePapua.com- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni tahun 2022 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Sorong meningkat sebesar 66,69.  Sedangkan IPM 2018 untuk daerah ini berada pada kisaran angka 64,32.

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua Barat, IPM Kabupaten Sorong tergolong tinggi dan menduduki peringkat keempat dari seluruh kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

Indikator/Tolok Ukur

Indikator atau tolok ukur tersebut, dilihat dari beberapa aspek. Pertama, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot sepertiga).
Kedua, tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (purchasing power parity) atau daya beli perkapita
dalam rupiah.

Kemiskinan

Di samping itu, salah satu masalah dalam pembangunan adalah kemiskinan.

“Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat,”jelas Staf Ahli Bupati Bidang SDM Wa Ode Likewati, mewakili Plh Bupati Sorong Cliff A. Japsenang di Aimas, Senin (4/11-2023), saat dilaksanakannya sosialisasi indikator makro yang diselenggarakan oleh BPS setempat.

Hak-hak Dasar

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

“Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan. Selain timbulnya banyak masalah-masalah  sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk,”beber dia.

Tingkat Pembangunan Manusia

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Baik itu kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2010, United Nations Development Programme  atau UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama.

Yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak tapi menggunakan indikator yang berbeda, yakni angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, urai Wa’Ode menutup sambutannya.(****)