Rapat Forkopimda untuk Minimalisir Konflik Kepentingan

Aimas, VoicePapua.com -  Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso mengatakan, rapat kami dengan semua unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tadi,  tujuannya untuk meminimalisir konflik kepentingan.

“Konflik kepentingan ini bukan negara, tapi orang-orang agar jangan terjadi konflik sehingga   kita harus bicarakan dulu. Terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Moso, usai coffee morning bersama Forkopimda, Danpasmar 3 bersama pimpinan OPD teknis terkait,  berlangsung Jumat (10/3/2023) di Aimas.

Makanya, sehubungan dengan hal itu, Asisten I Setda, Kadisdukcapil, Kadistrik Sorong rencananya akan mengadakan tatap muka dengan masyarakat, yang berada di perbatasan wilayah antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

Saat berlangsungnya tatap muka dengan warga yang berdomisili di kedua perbatasan daerah itu, nanti mereka bicara bagaimana untuk menempuh langkah-langkah agar ada warga yang memiliki KTP Kabupaten Sorong, dan ada juga ber-KTP Kota Sorong, ujar Moso.

Jika, yang ber-KTP  Kabupaten Sorong silakan datang ke sini, dan begitu pula bagi warga yang memiliki KTP Kota Sorong.

Meski demikian, intervensi kebijakan  untuk 2024 dan selanjutnya kita akan bangun bersama pada lokasi tersebut. Biar masyarakat yang ada di wilayah itu bisa terlayani dengan baik, tuturnya.

Sementara itu,  secara terpisah belum lama ini, salah satu warga yang enggan menyebutkan identitasnya, beralamat di KPR Jalan H. Watem kepada awak media ini menuturkan, setahu kami dengan sumber  informasi dari berbagai media massa di sekitar perbatasan kilometer 18  antara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ini merupakan batas administrasi  wilayah kedua pemerintahan.

Kata sumber tersebut,  sebenarnya kami ini  warga mana. Karena di antara warga kami di sini (KPR) ada yang ber-KTP Kota Sorong dan ada sebagian lainnya lagi memiliki KTP Kabupaten Sorong, yang ada di wilayah Distrik Sorong merupakan wilayah administrasi Kabupaten Sorong.

“Sekarang yang menjadi masalah kami juga selama ini  tidak mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun. Termasuk, bantuan-bantuan apa saja dari pemerintah tidak mendapatkan perhatian  sama sekali sampai saat ini,” ujar sumber tersebut.

Bahkan, kata dia, saat mau verifikasi data pemilih peserta Pemilu 2024,  para anggota Pantarlih (panitia pendaftar pemilih) entahlah datang dari mana ada yang  datang sodorkan  diri untuk memverifikasi data kami.

Selama ini sebenarnya pemerintah lagi tidur pulas atau sengaja  melupakan cara kerjanya di birokrasi akan penduduknya sendiri, ucapnya sembari mengkritisi. (****)