Antara Politik dan Uang (catatan awal tahun 2024)
Oleh : ABDUL KARIM *)
TAK bisa dipungkiri, sejak era dulu hingga sekarang ini berbagai aktivitas yang dilakukan setiap insan manusia, baik secara personal maupun berkelompok dalam suatu organisasi apapun terus berkolaborasi antara kepentingan dan kekuasaan yang tidak bisa terbantahkan.
Entah itu yang ada kaitannya dengan politik, urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun berbagai hal terkait lainnya tidak terpisah. Termasuk urusan bisnis, urusan politik praktis dan lainnya.
Bahkan hal-hal seperti ini tak bisa terbantahkan dengan menggunakan rumus dalam bentuk apapun bahwa ’uang’ masih berada pada trend teratas (tertinggi) dan menjadi salah satu modal atau faktor penentu dalam mendukung rencana program kegiatan dan target untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh sesorang secara pribadi maupun kelompok organisasi, baik itu pada level terendah, menengah dan level tertinggi sekali-pun. Senantiasa selalu menempatkan uang di atas segala-galanya (money abouve is everthing).
Antara politik dan uang, kedua variabel ini saling melengkapi. Meski dalam berbagai peraturan pemerintah secara resmi terus mengimbau (memperingatkan) atau warning secara tegas melalui legal standing (kedudukan hukum) agar kedua variabel itu harus patut dihindari. Namun, kebanyakan orang tetap saja melakoninya, tanpa ada rasa kekhawatiran sedikit-pun.
Penulis menghimpun beberapa rujukan referensi yang menjadi bahan pendukung melalui tulisan artikel ini, dengan argumentasinya sebagai berikut.
Setiap kali mendekati Pemilu atau pesta rakyat lima tahun sekali di Republik ini, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah ‘praktik koruptif’ yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya.
Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau para pihak penyelenggara Pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye.
Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "mother of corruption" atau induknya korupsi.
Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, mengatakan politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara (vote buying), para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis.
Tentu saja, itu bukan hanya dari uangnya pribadi, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih. Perilaku ini biasa disebut investive corruption, atau investasi untuk korupsi.
"Dari kajian kami, keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5 persen dipengaruhi kekuatan uang, sebagian besar juga untuk membiayai mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan Rp5-15 miliar per orang untuk ini," ujar Amir kepada ACLC.
Waspada Serangan Fajar
Salah satu jenis vote buying yang banyak terjadi dikenal dengan nama "serangan fajar". Menggunakan istilah dari sejarah revolusi Indonesia, serangan fajar adalah pemberian uang kepada pemilih di suatu daerah sebelum pencoblosan dilakukan. Serangan fajar kadang dilakukan pada subuh sebelum pencoblosan, atau bahkan beberapa hari sebelumnya.
"Politik berbiaya mahal sebagian besar untuk membeli suara, vote buying. Ada yang namanya 'serangan fajar', kadang juga disebut 'serangan dhuha'. Pemilih akan dikawal betul agar suaranya benar-benar digunakan untuk memilih seseorang," kata Amir.
Dalam buku "Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014" disebutkan bahwa pembelian suara adalah praktik yang dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang besar. Disebut sistematis karena terjadi mobilisasi tim yang masif untuk melakukan pendataan dan menyebarkan ribuan amplop uang, serta bergerilya untuk memastikan penerimanya benar-benar mencoblos pemberi amplop.
Serangan Fajar telah dilakukan sejak zaman Orde Baru dan seakan menjadi bagian dari proses demokrasi Indonesia. Hal ini dibuktikan dari survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 2019 yang menyebutkan masyarakat memandang pesta demokrasi itu sebagai ajang "bagi-bagi rezeki".
Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 40 persen responden mengaku menerima uang dari peserta pemilu, tapi tidak mempertimbangkan memilih mereka. Sementara 37 persen menerima uang dan mempertimbangkan memilih pemberinya.
Tidak hanya dari sisi masyarakat, dari sisi politisi pun serangan fajar telah membangun sebuah tradisi demokrasi yang buruk. Politisi menganggap votes buying adalah sesuatu yang lumrah, mesti dilakukan untuk bisa mengalahkan rivalnya pada pemilihan.
"Terjadi prisoner's dilemma di antara kandidat. Mereka khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, sehingga dia melakukan hal yang sama" kata Amir.
Dampak Buruk Politik Uang
Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Praktik ini akan menghasilkan pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan sekian, setelah kepentingan dirinya, donatur, atau partai politik.
"Akhirnya figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, bukan yang berkompetensi atau kuat berintegritas. Mereka memilih menang dengan cara apa pun, ini bukan sosok pemimpin yang ideal," kata Amir.
Figur yang terpilih karena korupsi politik ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain. Hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang "balik modal" yang dikeluarkannya selama kampanye.
Korupsi tersebut bisa berdampak di internal instansi yang dipimpin maupun kepada masyarakat. Di internal, korupsi bisa terjadi dalam bentuk jual beli jabatan atau pada pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dampaknya kepada masyarakat, akan terlahir regulasi yang tidak memihak mereka, pungutan liar, hingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan.
"Kerugiannya kepada masyarakat, pasti akan muncul pungutan liar, karena dia harus mencari sumber dana lain. Dia juga akan memotong anggaran, sehingga kualitas pembangun berkurang. Dalam hal ini, masyarakat mengalami kerugian langsung dan tidak langsung," kata Amir.
Tolak Politik Uang, Putus Rantai Belenggu Korupsi
Telah dipahami, bahwa berbagai jenis korupsi adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu, memberantas korupsi di Indonesia tidak akan tuntas jika politik uang sebagai induknya korupsi tidak dapat diatasi.
Pendidikan antikorupsi menjadi penting agar masyarakat dapat menolak serangan fajar. Dengan penolakan tersebut, harapannya rantai korupsi yang membelenggu negeri ini bisa putus.
"Jika KPK dan aparat penegak hukum lainnya bisa memotong mata rantai korupsi politik, maka nyaris sekitar 66-70 persen korupsi bisa dicegah atau dikurangi secara signifikan," kata Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, kepada ACLC.
Masyarakat mesti menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasib selama lima tahun dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. "Misalkan menerima amplop berisi Rp500 ribu untuk memilih orang yang tidak berintegritas. Berarti suara rakyat selama lima tahun hanya dihargai Rp100 ribu per tahunnya, atau Rp275 perak per harinya," kata Wuryono.
"Kalau saja masyarakat tahu bahwa jalan mereka tidak diperbaiki, sekolah tidak dibangun, akses kesehatan buruk, stunting, dan seluruh kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh para pemimpin yang hanya bermodal uang," lanjut Wuryono.
Atas fakta tersebut, pendidikan menjadi modal penting dalam melawan korupsi. Itulah sebabnya KPK mencanangkan strategi Trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan antikorupsi yang baik, masyarakat yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
"Kami berpesan kepada masyarakat, pilihlah pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Masyarakat harus cerdas memilih, jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka. Pilih yang berintegritas, bukan isi tas," katanya.
Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan tersebut di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi buah simalakama inilah pepatah dan atau populer peribahasa yang sering digunakan untuk sebuah kondisi yang sama-sama sulit dilakukan. Atau dengan perkataan lain identik dengan maju kena mundur-pun kena, diidentik dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh seseorang berada di dua pilihan yang serba sulit.
Semoga, tulisan ini bermanfaat dan sebagai bahan edukasi bagi pembaca setia di rubrik (voicepapua.com). Salam hangat dari Penulis, beralamat di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Success must be achieved with smart work, without that all the results will be in vain (kesuksesan harus diraih dengan kerja cerdas, tanpa itu semua hasilnya akan menjadi sia-sia belaka).
