Penetapan UMK Harus Mengacu kepada Upah Minimum Provinsi

• Penulis : Abdul Karim/Editor : Abdul Karim
• Rabu, 18 Desember 2024 16:32 WIT

• Keterangan Pers, Penjabat Bupati Sorong, Edison Siagian, Rabu (18/12-2024) di Aimas, Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota/ Foto: (rim)

Aimas, VoicePapua.com – Penjabat Bupati Sorong, Edison Siagian menyatakan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus mengacu kepada UMP (Upah Minimum Provinsi).

Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja telah disebutkan bahwa  Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari UMP. Soal tinggi rendahnya itu tergantung.

Bahkan, dalam Permenaker mengamanatkan bahwa kabupaten juga harus membentuk Dewan Pengupahan. Komposisi Dewan Pengupahan itu merupakan perwakilan dari semua pihak.

Demikian, jelas Edison, Rabu (18/12-2024) di Aimas, usai memimpin rapat, terkait pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Sorong, serta penetapan  UMK yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Dengan adanya Dewan Pengupahan ini akan menentukan angka besaran UMK, tutupnya.(****)

• Baca Juga :Koarmada III Bersama Batalyon Howitzer Laksanakan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Kosong

• Baca Juga :Instalasi Jaringan Gas di Aimas Hingga Kini Sebagiannya Tidak Berfungsi

• Baca Juga :Penggunaaan Dana Otsus, Jadi Sasaran Utama OAP

• Baca Juga :Anggota BP3OKP Perwakilan PBD Minta Anggota DPRD Pantau Penggunaan Dana Otsus

• Baca Juga :Penjabat Bupati Sorong Resmikan secara Terpusat Tujuh Dermaga dan Tiga KMP