Sejarah Perjalanan Polri dengan Terbitnya Ketetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946

Aimas, VoicePapua.com – Dalam kurun waktu yang panjang dan tidaklah mudah untuk dilalui. Terutama, dengan dinamika yang telah dialami dan mewarnai  sejarah perjalanan Polri, dengan terbitnya Ketetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946.

Melalui penetapan tersebut, Jawatan Kepolisian Negara yang semula berada  dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri akan menjadi jawatan tersendiri yang langsung berada di bawah Perdana Menteri atau Presiden, selaku Kepala Pemerintahan.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1946 tersebut,  juga menjadi momentum meleburnya berbagai elemen kepolisian ke dalam satu institusi kepolisian yang bersifat nasional.

Demikian sambutan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, dibacakan Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustiandaru, saat upacara peringatan Hut Bhayangkara ke-78, berlangsung di Alun-alun Aimas, Senin (1/7-2024).

Lanjutnya, pengalaman sejarah ini tentunya telah mematangkan semangat  Polri, khususnya Polda Papua Barat untuk dapat mendukung kebutuhan institusi dalam menjawab berbagai tantangan yang telah dihadapi saat ini.

Seperti itu strategis keamanan dalam negeri yang mencakup pengamanan keberlanjutan program pembangunan nasional dalam melewati masa pandemik. Dalam pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum yang transparans dan berkeadilan, ujar AKBP Ndaru mengutip sambutan Kapolda Papua Barat.

Untuk itu, melalui peringatan Hari Bhayangkara tahun 2024 ini dengan tema, Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Tema Hut Polri ini bermakna menunjukkan gerak dinamis dan progresif.

Selain itu, melalui tema ini dicermikan semangat Polri yang perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan  pengabdian sampai dengan saat ini, Polri masih belum sempurna. Dan tidak luput dari berbagai kekurangan, sehingga belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat,” aku Kapolda Papua Barat.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami mohon maaf dengan lapang dada menerima berbagai masukkan, kritik dan saran yang membangun dari seluruh lapisan masyarakat, guna perbaikan Polri pada umumnya. Dan Polda Papua Barat serta jajaran pada khususnya.

Selama pengabdian Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya semua ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta kerja sama dari seluruh masyarakat.

Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat, Papua Barat Daya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung Polri menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Mari, kita saling bekerja sama dalam menghadapi Pilkada 2024 ini. Agar dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya telah kian cerdas dalam berpolitik dan sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia,”pungkasnya. (****)