Pemindahan IKN Antarpulau, Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia

Jakarta, VoicePapua.com - Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta di pulau Jawa ke Nusantara di pulau Kalimantan menjadi perpindahan ibu kota negara antar-pulau yang pertama kali terjadi di dunia.

"Di sini ada satu fakta yang memang belum pernah terjadi di dunia, memindahkan ibu kota sejauh 1.260 km dari ibu kota asal kepada satu tempat baru yang tidak berada di satu hamparan tanah yang sama, artinya pindah pulau," kata Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos dalam Sosialisasi dan Diskusi terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Achmad pun membandingkan perpindahan Indonesia dengan negara-negara lainnya, seperti Australia, Brasil, Kazakhstan, dan lainnya. Perpindahan ibu kota negara-negara tersebut masih berada di satu hamparan tanah yang sama.

"Jadi itu memang suatu tantangan. Artinya apa? Memang kita ini membangun berdasarkan kekuatan bangsa kita sendiri, kita nggak bisa belajar dari bangsa lain karena bangsa lain belum pernah melakukan itu. Ada memang mereka berhasil melakukan atau kegagalan yang bisa kita pelajari, tapi lebih banyak kita harus belajar dari kemampuan kita sendiri, tentunya dengan berdiskusi dengan para ahli negara lain, dengan pemikiran berbeda walaupun pengalamannya tidak ada," ujar Achmad.

Menurut Achmad, Otorita IKN mengapresiasi atas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun IKN.

"Kementerian PUPR bekerja non-stop untuk menuntaskan ibu kota baru," tegas Achmad.

Ditambahkannya, bersama sejumlah BUMN Karya, Kementerian PUPR bekerja selama 24 jam dalam 3 shift untuk menyelesaikan IKN Nusantara.

"Progres luar biasa yang sudah dicapai oleh teman-teman PUPR selama dua tahun ini, dari 2022 sampai sekarang, Mereka bekerja tiga shift 24 jam dibantu teman-teman dari karya-karya (perusahaan BUMN) tentunya itu yang luar biasa," kata Achmad.

Kawal Pemindahan Ibu Kota Negara

Pada acara yang sama, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Naji mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan agar setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan Ibu Kota Negara dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh bangsa dan juga bagi kepentingan masyarakat.

"Kegiatan pemindahan ibu kota juga menjadi concern Ombudsman RI mengingat pemindahan ini membawa isu persoalan-persoalan penyelenggaraan pelayanan baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun kesediaan dan kesiapan infrastruktur kota sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Ibu Kota Negara," ucap Najih.

Najih berharap bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini perlu dikawal bersama agar nantinya Ibu Kota Nusantara tidak menjadi kota multifungsi seperti Jakarta.

"Kita berharap ibu kota baru akan menjadi kota pelayanan pemerintah yang cerdas, cepat, efektif dan efisien. Tentunya merubah landscape penyelengaraan pelayanan di negeri kita," tambah Najih.

Najih mengatakan bahwa dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara, Ombudsman RI ingin melihat bagaimana kesiapan penyelenggaraan layanan nantinya baik infrastruktur jalan, komunikasi, pendidikan, rumah sakit, perumahan dan saranan pelayanan publik. Sehingga nantinya ketika akan ditempati sudah nyaman dan pelayanan publiknya dapat terpenuhi.

"Melalui sosialisasi dan diskusi ini merupakan bagian dari Ombudsman RI ikut terlibat dalam pemindahan Ibu Kota Negara agar pelayanan publik menjadi lebih siap dari yang sudah direncanakan," ujar Najih.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan bahwa sebagai upaya mengawasi pelayanan publik dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara, Ombudsman RI saat ini sedang melakukan kajian terkait kesiapan infrastruktur Ibu Kota Nusantara selama 2022 hingga 2024.

"Kajian ini juga dikembangkan dengan melakukan FGD di daerah penyangga seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Serta kepada negara yang telah melakukan perpindahan ibu kota seperti Malaysia, Australia, Myanmar dan Amerika yang sukses melakukan pemindahan," pungkas Hery.

Melalui sosialisasi dan diskusi ini Hery juga berharap agar Insan Ombudsman RI dapat memberikan pemahaman terkait persiapan Ibu Kota Negara yang nantinya Ombudsman RI juga direncanakan akan ikut melakukan perpindahan. (dilansir dari nfopublik.id)