Pemkab Kaimana Tidak Pernah Terima Retribusi dari Kapal Pesiar

Kaimana, VoicePapua.com – Pemkab Kaimana, Papua Barat tidak pernah menerima retribusi kapal pesiar dari Raja Ampat yang sering mengunjungi Kota Senja ini. Padahal kapal tersebut membawa para turis dengan kapasistas lumayan banyak.

Kepala Seksi Penyusunan Dokumen Sejarah dan Nilai Budaya Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana, Thomas Nanggewa, mengungkapkan bahwa kapal pesiar yang berlabuh di perairan laut Kaimana sering kali berasal dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. “Kapal pesiar tersebut biasanya membawa wisatawan mancanegara, dengan jumlah penumpang berkisar antara 100 hingga 250 orang,” katanya Thomas, Kamis (27/2/2025) di ruang kerjanya.

Namun, menurutnya, Pemkab Kaimana tidak mendapatkan pemasukan dari retribusi terkait kunjungan kapal pesiar tersebut.

Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang lebih mengutamakan agen wisata lokal di Raja Ampat, yang menjual paket wisata lengkap yang mencakup obyek wisata di Kaimana. 

Dikatakan Di wilayah Kaimana, agen wisata hanya sebatas mengurus kliring atau izin masuk, tanpa adanya kontribusi retribusi ke Pemkab Kaimana.

"Sangat disayangkan, Pemkab Kaimana tidak mendapatkan pemasukan dari retribusi wisata atas kedatangan kapal pesiar tersebut," tambahnya.

Thomas berharap agar Pemerintah Kabupaten Kaimana segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi obyek wisata, sehingga dapat diberlakukan secara adil untuk semua agen perjalanan wisata di wilayah tersebut. Dengan adanya Perda yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Sebelumnya, pada tahun lalu, BLUD-UPTD telah mensosialisasikan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 30 Tahun 2023 yang mengatur tarif layanan wisata. Namun, peraturan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat, karena tidak jelas mengenai alokasi hasil yang diterima oleh masyarakat serta kapan dana tersebut akan dialokasikan.

“Masyarakat adat merasa tidak diakomodasi dalam peraturan ini, karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hasil yang akan diterima oleh mereka. Mereka pun menolak peraturan ini diterapkan di Kaimana,” ujarnya.

Melihat hal tersebut, ia berharap Pemkab Kaimana dapat segera menetapkan dan merealisasikan peraturan daerah yang lebih inklusif dan transparan mengenai retribusi obyek wisata, guna memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memperkuat sektor pariwisata di Kabupaten Kaimana.

Dirangkum dari RRI, kembali dipublish media ini, Jumat, 28 Februari 2025.(****)