Kepala BPKP Papua Barat Sangat Apresiasi atas Inisiatif Pemkab Sorong

Aimas, VoicePapua.com - Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat, diwakili  Ahmat Nofrisyah menuturkan, Kepala BPKP sangat menaruh apresiasi atas inisiatif Pemkab Sorong, khususnya dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Untuk menyelenggarakan kegiatan Bimtek implementasi Financial Management Information System (FMIS) bagi bendahara dan PPK yang ada di lingkungan daerah ini, dalam rangka meningkatkan kualitas dari pertanggungjawaban keuangan  daerah.

Hal itu disampaikan Ahmat, saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimtek penatausahaan keuangan daerah bagi pejabat penatausahaan   keuangan dan bendahara pengeluaran  di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong.

Melalui Aplikasi SIMDA- Next Generation (NG) Financial Management Information System (FMIS) tahun 2023, diikuti 300  peserta, berlangsung, Selasa (21/2/2023) di Aimas Convention Centre.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemda wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah  dalam rangka terwujudnya good governance and clean governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan. Suatu sistem yang mampu mengola data input  dan menghasilkan informasi, berupa output yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, jelas Ahmat mengutip sambutan Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat.

BPKP telah memberikan respons positif terhadap hal ini. Negara menyusun terhadap suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh Pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, yaitu SIMDA, yang telah dikembangkan oleh BPKP sejak tahun  2003 hingga saat ini, akunya.

Selanjutnya, merespons terbitnya Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eektronik. Kebutuhan data pembangunan, keuangan dan kerja daerah  tingkat nasional untuk keperluan pengambilan keputusan dan kebijakan pengawasan nasional maupun kebutuhan data nasional yang memerlukan pentingnya integrasi konektivitas antar aplikasi dan  antar unit organisasi.

Maka, aplikasi SIMDA yang saat ini digunakan perlu disiapkan, baik  dari sisi teknologi maupun regulasi. Pengembangan SIMDA menjadi sistem manajemen keuangan daerah  atau FMIS-pun dilakukan agar BPKP dapat berperan  dalam kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dan, antar aplikasi SIMDA terus relevansi dengan perkembangan zaman. SIMDA Next Generation Financial Management Information System merupakan basis yang sama dengan SIMDA keuangan, yang dulu kita pernah gunakan.

Namun, dulu memiliki fleksibelitas dalam akses karena sekarang  menjadi aplikasi web best. Pada pengembangan SIMDA periode 2020 sampai 2025 BPKP mengembangkan beberapa inovasi.

Di antaranya  SIMDA-NG yang merupakan  sistem informasi kinerja dan keuangan terintegrasi yang berbasis web. Lalu, ada SIMDA CACM (Continuous Auditing dan Continuous Monitoring) pada Pemda.

“Dimana, grand design CACM ini  mengidentifikasi program yang paling berisiko, sehingga monitoring tidak dilakukan secara sampling," beber Ahmat.

Melainkan keseluruhan kegiatan tersebut,  secara terus–menerus, dan lebih banyak BPKP akan  membangun data warehouse dan dashboard CACM nasional, guna mendukung pengawasan lebih memadai dan berkualitas, tutupnya. (****)