Kabaharkam Polri Ungkap 3 Strategi Polri Selesaikan Masalah Konflik

Jakarta, VoicePapua.com – Kabaharkam Polri, Komjen Mohammad Fadil Imran mengungkapkan ada tiga strategi yang harus dilakukan oleh Polri dalam menangani konflik, yaitu dengan menggunakan community base policing, community mobilization, dan community partnership. Salah satu contoh community base policing yang dilakukan polisi adalah ketika dalam menangani Covid-19 pada 2019 lalu.

Ia menambahkan, polisi harus menguatkan fungsi sebagai pemelihara kamtibmas agar dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik di tengah masyarakat.

“Bukan saya menganggap reserse tidak penting, jadi pendekatan-pendekatan penyelesaian konflik melalui community base policing itu menjadi luar biasa dan Bhabinkamtibmas menjadi kuncinya,” kata Fadil saat menjadi narasumber dalam seminar dengan tema ‘Polri dalam Pusaran Konflik-Penanganan Konflik Sosial oleh Polri yang Berkeadilan‘ di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Rabu (8/11/23).

Ia juga menegaskan pentingnya peran Bhabinkamtibmas di dalam lingkungan bermasyarakat. Bhabinkamtibmas juga menjadi salah satu kunci dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

“Jadi perilaku kepolisian itu ada waktu Covid-2019, polisi datang kasih beras, polisi datang beri obat, bagi-bagi sembako dari masyarakat lain yang kemudian jadi penjuru dari itu dan ketika itu 80 persen tingkat kepercayaan terhadap Polri,” kata Fadil.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga mengungkapkan bahwa pemimpin di kepolisian baik itu di tingkat polda, polres maupun polsek harus memiliki perspektif mengenai konflik. Secara sosiologis, menurutnya, konflik ini tercipta karena adanya dua pihak yakni orang yang memiliki kuasa (powerful) dan mereka yang tidak punya kuasa (powerless).

“Powerful and powerless. Dalam konteks Rempang, Seruyang, Papua, misalnya, potret Papua yang asli itu seperti apa sih, apakah murni karena ada tuntutan merdeka itu harus kita dalami. Yang terjadi adalah bagaimana civilization proses di sana tidak berjalan dengan baik, orang yang tinggal di hutan pasti akan menyesuaikan cara hidupnya dengan lingkungannya,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, polisi harus menjadi lembaga yang menegakkan proses sivilisasi. Itu misalnya yang unik di Papua, bagaimana mendagri membangun DOB, membangun jalan, orang-orang di atas gunung kemudian diturunkan ke kota, lalu diajari bertani, diajari kesehatan dan sebagainya. Dan polisi harus terlibat di dalam itu,” pungkasnya.(dilansir dari humas.polri.go.id)