Pemkab Aceh Besar Komit Percepat Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Jantho, VoicePapua.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Besar berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur di segala sektor termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian, pembangunan sumber daya manusia, serta mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran.

Hal itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Besar, Jamaluddin saat mewakili Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Iswanto S, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuta Malaka dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

Musrenbang yang digelar di Kantor Camat Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, itu mengusung tema “Memantapkan reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan kawasan unggulan yang berkelanjutan,".

Pada kesempatan itu Jamaluddin mengatakan, Musrenbang ini dilakukan setiap tahunnya supaya program atau kegiatan masyarakat di kecamatan tersebut dapat direalisasikan oleh kabupaten.

"Maka oleh karena itu Musrenbang kecamatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan memasukkan usulan program prioritas di bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana," ujarnya, Rabu (20/3/2024). 

Dia menyampaikan, Pemkab Aceh Besar menargetkan percepatan pembangunan pada tahun 2025 mendatang.

“Khususnya pada sektor infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar untuk mengurangi beban masyarakat, sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan," sebutnya.

Jamaluddin menegaskan, percepatan pembangunan daerah harus didukung oleh tiga pilar pembangunan yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

"Ketiga pilar pembangunan ini diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan serta kerja sama dan sinergisitas seluruh stakeholder pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. 

"Sehingga pada akhirnya, keselarasan serta keterpaduan peran dan fungsi dari masing-masing pilar pembangunan merupakan modal dasar guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (mc/01/dilansir dari infopublik.id)