KPK Gelar Akselerasi Pencegahan Korupsi di Manggarai Barat

Manggarai Barat, VoicePapua.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Kordinasi Supervisi Wilayah V, mengadakan rapat akselerasi (Percepatan) guna melakukan pencegahan korupsi di Kabupaten Manggarai Barat  Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Rombongan KPK yang datang pada kegiatan rapat yang berlangsung di Aula kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (27/7/2023) itu di antaranya, Dian Patria, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) korsupsi wilayah V, bersama anggota masing-masing  Ismail Hindersah, Epakartika,  Ramdhani, Dwi Sadana dan Trianto Adhi .

Rapat  akselerasi dihadiri Bupati Manggarai  Barat, Edistasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng,  Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bambang DM, Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko, Wakil Ketua dan beberapa anggota Badan Anggaran DPRD Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Fransiskus Sales Sodo, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, bersama instansi terkait.

Bupati Manggarai Barat Ediatasius Endi menyampaikan kegiatan  bersama KPK,  dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama, untuk menciptakan good governace (pemerintahan yang baik).

“Semua ini bermuara pada pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebersamaan kita saat ini sunguh sangat bermartabat, karena kita di ingatkan oleh KPK, bagaimana menata dan mengelola pemerintahan dengan berpegang teguh pada proses yang baik, hingga hasil akhirnya membawa dampak yang positif  untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Bupati Edi mengakui sudah ada pergeseran paradigma, dimana tujuan akhir penyelenggaraan program kegiatan, tidak semata-mata output, tetapi lebih dari itu, bagaimana mewujudkan income, benefit, termasuk impact.

Untuk itu kepada Ketua Kasatgas KPK Wilayah V, Bupati Edi memohon untuk membekali dan mengingatkan seluruh peserta rapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, hingga akhirnya berdampak hukum.

Kepada seluruh peserta rapat, Bupati Edi juga berharap dapat memanfaatkan momen itu dengan maksimal.

Sementara itu, Ketua Satgas wilayah V Direktorat Kordinasi Supervisi Wilayah V melaluii ketua Satgas Dian Patra mengharapkan agar kehadiran KPK pada kegiatan dapat membawa perubahan yang nyata pada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

KPK menilai, wilayah timur secara keseluruhan adalah wilayah yang secara fiscal, masih sangat bergantung dengan dana dari pusat. Ketergantungan pada dana pusat ini tentu akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi jika perilaku pejabatnya koruptif.

Ketergantungan pada dana pusat kian buruk karena PAD sangat rendah. Dian kemudian menyebut beberapa daerah di NTT.

“Di NTT ini secara umum banyak pajak yang tidak di tarik, di biarkan begitu saja, padahal celah fiskalnya sempit. Di Sumba, rata-rata 1-2 persen, di Kupang 7 persen, cuman Manggarai Barat yang dua digit,” katanya.

Dian mengakui lembaganya akan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat demi terwujudnya pejabat yang berintegritas, khususnya di Manggarai Barat. (dilansir dari infopublik.id)