Ini Pesan Pj Bupati Sorong kepada Peserta Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

Aimas, VoicePapua.com – Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Edison Siagian kembali menegaskan, kepada peserta workshop pengelolaan keuangan desa (kampung), yang terdiri dari para kepala kampung (kepala desa) dan para Kadistrik (camat) di wilayah kerjanya harus paham mekanisme alur kerjanya dengan baik, terkait tata cara penyelenggaraan pemerintahan.

“Dijelaskan, kita semua bagaimana akuntabilitas dari penyelenggaraan pelaksanaan dana desa (dana kampung), sebetulnya menurut saya tidak cuma dana desa. Namun, semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan keuangan di desa saya akan mengecek semuanya satu per satu,”imbau Edison, saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (29/8-2024) di Aimas yang diselenggarakan oleh BPKP Papua Barat.

Terkait dengan akuntabilitas, akuntabel dan informasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini bapak-bapak dari distrik dan kampung sudah paham atau belum, tanyanya.

Contohnya, kita selalu mendengar  kata akuntabel dan apa sesungguhnya artinya dari akuntabel. Kata akuntabel artinya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada pemangku kepentingan, sebut dia.

Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dengan angka yang sangat fantastis pada setiap kampung. Manfaatnya itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum kampung dan lain sebagainya.

Berikutnya, hal-hal yang berhubungan dengan siklus keuangan itu misalnya dari pusat berarti siklus dana desa itu sampai ke pelaksanaan harus semuanya bisa dipertanggungjawabkan.

Jadi, kemana misalnya lari uang itu dipakai untuk apa semuanya harus ada namanya pertanggungjawaban. Tentunya harus ada dokumen yang membuktikan, dan semua itu nanti dijelaskan dalam workshop ini, katanya.

Sebentar lagi akan kita saksikan secara bersama launching atau peluncuran aplikasi yang akan membantu tugas kita dalam mekanisme pelaporan keuangan.

Dengan adanya aplikasi ini nanti akan membantu siapapun yang masuk dalam sistem itu, baik orang kabupaten, provinsi  maupun aparat desa sendiri sebagai pelaksana keuangan.

“Sistem itu nanti dijalankan,  ya tentunya nanti ibu bapak semua belajar. Dan, artinya sama-sama memahami, saya sangat yakin aplikasi ini dibuat semua supaya akuntabilitas atau cara mempertanggungjawabkannya kalian harus pahami dengan baik tidak hanya separuh-separuh saja,”pungkasnya. (***)