Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pendidikan

Bandung,  VoicePapua.com -  Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pendidikan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Dikutip dari laman InfoPublik, Kamis (7/5-2026) menyebut, hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sinergi pengawasan PIP antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kejaksaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan temuan di lapangan, Dedi mengungkapkan masih terdapat penerima PIP yang berasal dari keluarga mampu, termasuk anak pejabat, aparatur sipil negara, hingga kalangan profesional.

“Saya menemukan penerima bantuan justru berasal dari keluarga yang seharusnya tidak berhak. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Selain persoalan sasaran, Dedi juga menyoroti praktik pencairan dana yang tidak sesuai ketentuan, seperti penarikan secara kolektif oleh pihak sekolah. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi membuka celah penyalahgunaan serta mengurangi efektivitas program.

“Bantuan ini seharusnya diterima langsung oleh siswa atau orang tuanya, bukan dikelola secara kolektif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar penyaluran bantuan pendidikan tetap berlandaskan prinsip objektivitas dan tidak dipengaruhi kepentingan non-teknis, termasuk aspek politik. “Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Jangan sampai bergeser karena kepentingan lain,” tambahnya.

Pemerintah daerah, lanjut Dedi, mendukung penguatan pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparan, Program Indonesia Pintar diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta memperkuat pemerataan akses pendidikan di Indonesia.(****)