Percepat Pelaksanaan APBD, Bupati Kaimana Akui Adanya Tantangan Administratif

Kaimana, VoicePapua.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun memperluas lapangan kerja dari berbagai sektor.  Bupati Kaimana Hasan Achmad mengakui masih adanya tentangan, terutama masalah penanganan administratif yang tengah dihadapi oleh sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) setempat.

Dirangkum dari RRI, Sabtu (10/5-2025), melalui pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, Bupati Hasan Achmad mengatakan bahwa pemerintah daerah sejatinya ingin ada percepatan kerja di berbagai sektor, terutama sektor yang memiliki potensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain, sejumlah OPD masih dihadapkan pada persoalan administratif yang berdampak pada keterlambatan realisasi program.

"Kami ingin ada percepatan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Namun realitanya, OPD-OPD terkait masih harus berhadapan dengan berbagai persoalan administrasi yang membuat proses berjalan lambat," ujar Bupati.

Meski demikian, pemerintah tetap menaruh harapan besar agar OPD-OPD yang bersentuhan langsung dengan lapangan kerja seperti Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan lainnya dapat segera melakukan percepatan kegiatan. Bupati menyebutkan bahwa melalui percepatan ini, diharapkan akan tercipta ruang-ruang positif bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan, sekaligus mengurangi angka pengangguran.

"Kami harap OPD seperti LH dan PU segera bergerak karena sektor ini menyerap tenaga kerja cukup besar. Ketika kegiatan berjalan, akan terbuka peluang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memperoleh pekerjaan dan mengisi ruang-ruang produktif," lanjut Bupati Hasan Achmad.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana juga tengah menyusun kebijakan baru dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia lokal. Salah satu kebijakan tersebut adalah penyediaan tenaga kebersihan khusus di setiap OPD, yang bertujuan tidak hanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, tetapi juga sebagai salah satu langkah konkret dalam menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan pemerintahan.

"Kami sedang menyiapkan kebijakan agar setiap OPD memiliki tenaga kebersihan sendiri. Ini juga bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal," jelas Bupati.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah daerah, agar pelaksanaan APBD 2025 benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

"Mari kita dukung bersama. APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi wujud nyata dari komitmen kita membangun Kaimana secara inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.(****)